Nama : Muthi Putri Kamilah
NPM : 25211045 (Bilangan Ganjil)
Pada
dasarnya akuntansi itu sama yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan
posisi keaungan, kinerja dan perubahan posisi keaungan kepada pihak yang
berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal-pasar modal
besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan
sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) di Italia pada abad ke
14 dan 15.
Lucas
lah orang yang pertama sekali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double
accounting system dalam bukunya berjudul : Summa the arithmetica geometria
proportioni et proportionalita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah yang
berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni
Luca namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu
dan mempublikasikannya.
Paruh
Pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan
masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian Akuntansi diakui sebagai suatu
disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh Akuntansi
semakin terasa di Dunia Barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah
nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum
nasional dan aturan profesional.
Perkembangan
Akuntansi
Tahun
1775 : pada tahun ini mulai
diperkenalkan pembukuan baik yang single entry
maupun double entry.
Tahun
1800 : masyarakat menjadikan neraca
sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan.
Tahun
1825 : mulai dikenalkan pemeriksaaan
keuangan (financial auditing).
Tahun
1850 : laporan laba/rugi menggantikan
posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting.
Tahun
1900 : di USA mulai diperkenalkan
sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara
nasional.
Tahun
1925 : Mulai diperkenalkan
teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi
pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual
beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannya“punch card record”.
Tahun
1950 s/d 1975 : Pada periode ini akunansi sudah menggunakan computer untuk
pengolahan data. Lalu, sudah dilakukan Perumusan Prinsip Akuntansi (GAAP).
Hingga Perencanaan manajemen serta management auditing mulai diperkenalkan.
Tahun
1975 : Total system review yang
merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Dan Social accounting
manjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang
mempengaruhi lingkungan masyarakat.
Beberapa
waktu yang lalu, akuntansi memperlihatkan kemampuannya untuk menarik perhatian
publik melalui akuntansi dan pengukuran sumber daya manusia, pelaporan dan
audit atas tanggungjawab sosial berbagai organisasi. Saat ini akuntansi
beroperasi antara lain dalam lingkungan perilaku, sektor publik dan
Internasional.
Akuntansi
menyediakan informasi bagi pasar modal-pasar modal besar, baik domestik maupun
internasional. Akuntansi telah meluas ke dalam area konsultasi manajemen dan
melibatkan lebih besar porsi teknologi informasi dalam sistem dan prosedurnya.
Dengan demikian akuntansi jelas tanggap terhadap stimulus lingkungan.
Menurut
Choi dan Muller (1998; 1) bahwa ada tiga kekuatan utama yang mendorong bidang
akuntansi internasional kedalam dimensi internasional yang terus tumbuh, yaitu
(1) faktor lingkungan, (2) Internasionalisasi dari disiplin akuntansi, dan (3)
Internasionalisasi dari profesi akuntansi. Ketiga faktor tersebut dalam
perjalanan/perkembangan akuntansi sangat berperan dan menentukan arah dari
teori akuntansi yang selama bertahun-tahun dan dekade banyak para ahli
mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan teori akuntansi dan
ternyata mengalami kegagalan dan hal tersebut menyebabkan terjadinya evolusi
dari ”theorizing” ke “conceptualizing”.
Praktik
akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar 17
(ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan
dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu
praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di
Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan
berpasangan (double-entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca
Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda-yang merupakan organisasi komersial utama
selama masa penjajahan-memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di
Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus 1997).
Kegiatan
ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an dan awal tahun
1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha
Belanda banyak yang menanmkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan
ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang
terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun
1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil
oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu
kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus
1990). Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W
Labrijn-yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan orang pertama yang
melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan)
adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).
Pengiriman
Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara-Government
Accountant Dienst yang terbentuk pada tahun 1915 (Soermarso 1995). Akuntan
publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor di
Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang
lain yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan
Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995). Pada era penjajahan,
tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesa
pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat
sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929
(Soemarso 1995).
Kesempatan
bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan
mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan
yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soermarso 1995). Praktik
akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan
(1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem
akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda
dan pindahnya orang orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan
kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).
Atas
dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling
ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik
akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama
yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi
pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi-seperti pembukaan
jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institute Ilmu Keuangan
(Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Univesitas Padjajaran 1961,
Universitas Sumatera Utara 1962, Universitas Airlangga 1962 dan Universitas
Gadjah Mada 1964 (Soermarso 1995)-telah mendorong pergantian praktik akuntansi
model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003). Selanjutnya,
pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika
(Diga dan Yunus 1997).
Pada
pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian
terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk
menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar-dengan
dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh
dukungan yang kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional
(Rosser 1999). Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntansi
tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang
memiliki tiga jenis pembukuan-satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari
perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan; satu untuk menunjukkan hasil
yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan
pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing; dan satu lagi yang menjukkan
hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).
Pada
awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul
seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat
mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus
Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yang dikendalikan
presiden Suharto). Bank Duta go public pada tahun 1990 tetapi gagal
mengungkapkan kerugian yang jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta juga tidak
menginformasi semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya
tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar
tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty
(pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan
bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki
jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model
“casino” menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang.
Berbagai
skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk
mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan.
Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat
standar akuntansi keuangan, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK). Kedua, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank)
melaksanakan Proyek Pengembangan Akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan
regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995,
pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang
Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek
akuntansi/pelaporan keuangan kedalam Undang-Undang Pasar Modal (Rosser 1999).
Jatuhnya
nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah
untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan
konglomarat, collapsenya sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan
pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi
atas berbagaai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu ini, kesalahan
secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya
kualitas keterbukaan informasi (transparency). Berikut ini tabel ringkasan
perkembangan akuntansi di Indonesia.
Sumber
:
https://baracellona.wordpress.com/sejarah-dan-perkembangan-akuntansi-di-indonesia-dan-internasional/
