Tugas 3 : Hukum Perikatan

1. Pengertian hukum perikatan

Hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

2. Dasar hukum perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber, yaitu :

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).

2. Perikatan yang timbul undang-undang.

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

3. Azas-azas dalam hukum perikatan

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata :

a. Asas kebebasan berkontrak

b. Asas konsensualisme

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

4. Suatu sebab yang Halal

4. Wanprestasi dan akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

3. Peralihan Risiko

5. Hapusnya perikatan

Perikatan dihapuskan jika memenuhi kriteria-kriteria dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Ada beberapa cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

c. Pembaharuan utang;

Sumber : Sari, Kartika Elsi.2008. HUKUM DALAM EKONOMI. Jakarta: Grafindo Persada

http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan

Tugas 2 : Hukum Perdata

1. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku adalah hukum perdata barat belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & diganti dengan UU RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab UU Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

2. Sejarah singkat hukum perdata 

Hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata eropa. Di eropa kontinental berlaku hukum perdata romawi, disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan tertentu.

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “ Code Civil de Francis” yang juga dapat disebut “Cod Napoleon”. Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini digunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothis. Disamping itu juga dipergunakan hukum bumi putera lama, hukum jernoia dan hukum Cononiek. Code Napoleon ditetapkan sebagai sumber hukum di belanda setelah bebas dari penjajahan prancis.

Setelah beberapa tahun kemerdekaan, bangsa memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari hukum perdata. Dan tepatnya 5 juli 1830 kodivikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgelijk Wetboek) dn WVK (Wetboek Van Koopandle) ini adalah produk nasional-nederland yang isinya berasal dari Code Civil des Prancis dari Code de Commerce.

3. Pengertian dan keadaan hukum di Indonesia

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :

1. Faktor etnis

2. Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :

a. Golongan eropa

b. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)

c. Golongan timur asing (bangsa cina, India, arab)

4. Sistematika hukum perdata di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia menurut ilmu pengetahuan ada 4 bagian :

a. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (personenrecht)

b. Hukum Keluarga (familierecht)

c. Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht)

d. Hukum Waris(erfrecht)

Sumber : a. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab2-hukum_perdata.pdf

b.  http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1-pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf

Tugas 1 : Pengertian Hukum dan Jenis-jenis Hukum

**Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu tindakan atau sangsi yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar lebih terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya.

**Jenis-jenis hukum

a .Hukum menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut :

1) Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan   dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
2) Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

b . Hukum menurut Tempat Berlakunya

Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut :

1) Hukum  nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

2) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

3) Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain.

4) Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah  tertentu.

c . Hukum menurut Sumbernya

Menurut sumbernya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Undang-undang adalah hukum yang tercantum galam peraturan  perundangan.

2) Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan  kebiasaan.

3) Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian

    antarnegara.
4) Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan  hakim.

d . Hukum menurut Waktu Berlakunya

Menurut   waktu   berlakunya,   hukum   dapat   digolongkan sebagai   berikut :

1) Hukum   positif   (ius   constitutum)   adalah   hukum   yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif (ius constitutum) disebut juga tata hukum.
2) Ius   constituendum   adalah   hukum   yang   diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
3) Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum   ini   tidak   mengenal   batas   waktu  melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun di seluruh tempat.

e . Hukum menurut Isinya

Menurut   isinya,   hukum   dapat   dikelompokkan   sebagai berikut :
1) Hukum privat adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan  antar orang dengan menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contoh:   KUH Perdata dan KUH Dagang.

2) Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara.